Penghargaan Golden Ring ini diberikan Forum Komunikasi Wartawan Telekomunikasi Indonesia (Telco Media) kepada pelaku industri telekomunikasi di Indonesia. Menurut Division Head Public Relations Indosat Djarot Handoko, Golden Ring Award 2011 ini merupakan kali ketiga yang diraih Indosat. Sebelumnya Indosat meraih penghargaan yang sama untuk kategori Data Service Operator pada 2009 dan kategori The Best CSR Program untuk IWIC dan Green Telco Company pada 2010.

“Penghargaan ini semakin memotivasi kami terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satunya mengajak peran dan generasi muda dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi, khususnya di bidang teknologi aplikasi wireless,” kata dia.

IndosatWireless Innovation Contest (IWIC) adalah salah satu program di bawah payung program Indonesia Belajar, yaitu program CSR Indosat yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Indosat sebagai pelopor program inovasi berupaya membangun generasi cerdas melalui kompetisi pengembangan teknologi nirkabel (wireless) untuk mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi komersial, sosial, hingga hiburan (entertainment). Demikian catatan online Paroso yang berjudul Komitmen Indosat.

Informasi diperoleh SINDO di Sekretariat Dewan,kemarin,pada APBD 2011, agenda kunjungan ke luar daerah setiap anggota Dewan tahun ini sebanyak tujuh kali. Anggaran perjalanan luar daerah setiap anggota DPRD Rp8 juta,sedangkan pimpinan DPRD Rp13 juta.Dalam setahun, biaya perjalanan dinas DPRD menghabiskan Rp1,4 miliar. “Anggaran ini sama dengan tahun lalu dan tidak ada perubahan. Tahun lalu, satu anggota Dewan melakukan perjalanan dinas sebanyak tujuh kali,”ujar dia. Terkait revisi perda miras, legislator DPRD Palopo Masykur menyatakan, beberapa item dalam perda miras akan direvisi mengingat tidak tepat diterapkan di Palopo.

Salah satu item yang akan direvisi, yakni lokasi penjualan miras di tempat hiburan malam (THM) harus berjarak 1.000 meter dari kawasan permukiman penduduk, rumah ibadah, dan kawasan pendidikan. Revisi perda miras ini terkatung- katung selama hampir tiga tahun di DPRD Palopo. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Palopo Abdul Rahim yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan studi banding 11 anggota Dewan tujuan Jakarta dan Surabaya itu. Demikian catatan online Paroso tentang Anggota dan pimpinan DPRD.

Sayang,beberapa jaksa di Kejati Sulselbar belum menjalankan instruksi atasannya itu. Lantas apa yang menyebabkan pria berkumis ini memiliki sikap keras dan konsistensi dalam penanganan kasus korupsi? Burhanuddin rupanya berasal dari keluarga tentara. Ayah dan saudaranya berlatar bel a k a n g tentara. Sayang,pria berusia 52 tahun ini tak ingin status keluarganya terlalu dipublikasikan. Mantan Kajati Maluku Utara ini mengaku,menjadi pimpinan di lingkup kejaksaan baginya adalah sebuah kecelakaan. Sejak kecil Burhanuddin tidak pernah bercita-cita menjadi jaksa. Latar belakang keluarganya pun tidak ada yang berasal dari institusi adhyaksa ini.

“Keluarga tidak ada yang jaksa,saya juga tidak pernah bermimpi menjadi jaksa, maunya jadi pengusaha,” ucapnya. Ketiga anaknya tidak ada yang mengikuti jejaknya sebagai penuntut di lembaga peradilan. Dia mengaku tidak mengetahui apa alasan anaknya enggan mengikuti jejaknya.” Mungkin gajinya kecil sehingga tidak berminat.Semuanya jadi pengusaha,” pungkasnya.

Di samping itu,semua potensi pajak nilainya digunakan angka tertinggi yang diatur dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah,”ungkapnya di Gedung DPRD Kota Makassar kemarin. Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Makassar itu menyatakan, target PAD pajak pada 2010 yang hanya Rp198 miliar, tahun depan ditargetkan mencapai Rp400 miliar. Secara umum pajak akan mengalami kenaikan pada tahun depan. Mudzakkir menyebutkan, beberapa item objek pajak yang akan mengalami kenaikan adalah pajak reklame yang dikenakan 25%, pajak tempat hiburan malam (THM) 35%.

Di samping itu,ada beberapa jenis pajak baru, yakni pajak air tanah 20%, pajak sarang burung walet,sedangkan jenis pajak hotel dan restoran dipertahankan hanya 10%.“Potensi pendapatan terbesar ada di pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea penerimaan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) yang seluruh penerimaannya akan dilakukan Pemkot Makassar melalui Dispenda,” ujar anggota Komisi A DPRD Makassar itu. Disinggung tentang kesiapan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam mengelola jenis pajak, seperti PBB dan BPHTB,politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pihak Dispenda menyatakan siap, termasuk dengan sumber daya manusianya.

Rancangan peraturan daerah (raperda) pajak daerah tersebut ditargetkan dapat selesai akhir November ini, sebelum memasuki pembahasan APBD 2011.Terkait masalah pengelolaan pajak dengan sistem online, dia menyatakan mendukung,kendati ada beberapa jenis item pajak yang harus dilakukan dalam bentuk taksasi. Anggota Pansus Pajak Daerah DPRD Makassar Amar Busthanul menjelaskan,hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam rangkaian pembahasan raperda pajak daerah ini menghasilkan beberapa masukan,di antaranya di Bandung.

Di daerah tersebut beberapa item pajak berdiri sendiri. “Di Bandung, beberapa item pajak dipisahkan,seperti pajak pemanfaatan air bawah tanah.Hal ini karena beberapa item pajak tersebut sifatnya lebih kompleks,” ungkap Ketua Fraksi Makassar Bersatu DPRD Makassar itu. Dalam pajak daerah tentang pemanfaatan air bawah tanah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya jenis sumber air,dan yang paling penting volume dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan penyedotan air tanah tersebut. “Yang paling penting,pajak air bawah tanah ini tidak dikenakan untuk rumah tangga. Ini hanya untuk pemanfaatan secara komersial,” tandas legislator Partai Gerindra tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Makassar Sabir L Ondo beberapa waktu lalu menyatakan, beberapa langkah antisipatif dilakukan pihaknya dalam rangka peningkatan kualitas SDM, terutama mengelola pajak PBB dan BPHTB tersebut, di antaranya menggelar pelatihan terhadap beberapa petugas.Anggaran pelatihan tersebut dimasukkan dalam APBD Perubahan 2010.

Ia mengatakan pembatasan jumlah barang bawaan itu bahagian untuk  menjaga keselamatan penumpang dan keputusan manajemen Garuda. “Keselamatan penumpang tetap diutamakan, karena itu kami memberikan batas maksimal barang yang bisa diangkut dari Aceh menuju Saudi Arabi,” katanya menambahkan.

Di pihak lain, Banjari juga telah mengkomunikasikan dengan pihak manajemen PT Angkasa Pura agar menyelesaikan legalitas landas pacu bandara SIM sepanjang 3.000 meter untuk memudahkan pemberangkatan dan pemulangan calon haji.

Pada musim haji 2010, maskapai penerbangan Garuda menggunakan pesawat milik Thomson dari Inggris yakni Boeing 767 seri 300 ER dengan kapasitas 325 tempat duduk.